UU Polri 2026: Reformasi Keamanan atau Kembalinya Dwifungsi?
- Andhika Rizky Budiansyah
- 12 Juni 2026
Pengesahan revisi UU Polri pada 9 Juni 2026 menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. RUU ini diusulkan DPR pada 28 Mei 2026 dan disahkan hanya dalam waktu kurang dari dua minggu.
Menurut catatan Indonesian Parliamentary Center (IPC), keseluruhan pembahasan berlangsung sekitar 16 hari kerja dengan delapan kali rapat Panitia Kerja. Bahkan, rapat pengambilan keputusan tingkat pertama dilaporkan hanya berlangsung sekitar 10 menit. Proses yang berlangsung cepat tersebut memunculkan kritik karena dinilai tidak memberikan ruang partisipasi publik yang memadai.
Pasal 28A: Polisi Aktif Kini Bisa Duduki Jabatan Sipil
Pusat kontroversi revisi UU Polri terletak pada Pasal 28A. Sebelum revisi, anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.
Kini, aturan tersebut berubah. Polisi aktif dapat menduduki jabatan pada sedikitnya 15 kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan keamanan, hukum, pelayanan publik, hingga sektor ekonomi. Selain itu, Presiden juga diberikan kewenangan untuk menugaskan anggota Polri ke jabatan tertentu di luar institusi kepolisian.
Pendukung kebijakan ini menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjalankan program strategis nasional. Namun, para pengkritik melihatnya sebagai pelebaran peran aparat keamanan ke wilayah yang seharusnya menjadi domain birokrasi sipil.
Ancaman terhadap Meritokrasi ASN
Salah satu kekhawatiran utama adalah terganggunya sistem merit dalam birokrasi negara. Jabatan strategis di lingkungan pemerintahan pada prinsipnya diisi melalui mekanisme seleksi berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak.
Masuknya anggota Polri aktif melalui mekanisme penugasan dinilai berpotensi mempersempit peluang karir aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini meniti jenjang birokrasi secara profesional. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa kultur birokrasi yang berorientasi pelayanan publik akan bergeser menjadi lebih hierarkis dan berorientasi keamanan.
Bayang Bayang Dwifungsi ABRI Orde Baru
Penolakan terhadap UU Polri tidak bisa dilepaskan dari pengalaman sejarah Indonesia. Pada era Orde Baru, Dwifungsi ABRI memungkinkan aparat keamanan menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan, politik, dan ekonomi.
Memang, kondisi saat ini tidak identik dengan Dwifungsi ABRI. Polri tidak memiliki kursi di parlemen dan tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Namun terdapat kemiripan pola, yaitu perluasan peran aparat keamanan ke ranah sipil dengan alasan stabilitas dan kepentingan nasional.
Bagi kelompok masyarakat sipil, persoalannya bukan sekadar jumlah jabatan yang dapat diisi polisi, melainkan potensi melemahnya supremasi sipil yang menjadi salah satu hasil terpenting Reformasi 1998.
Demokrasi Indonesia di Persimpangan Jalan
Pemerintah berargumen bahwa revisi UU Polri diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan modern yang semakin kompleks. Namun perluasan kewenangan tersebut belum diikuti penguatan mekanisme pengawasan eksternal yang memadai.
Pada akhirnya, polemik UU Polri 2026 bukan hanya soal jabatan sipil bagi anggota kepolisian. Yang sedang dipertaruhkan adalah arah hubungan antara institusi keamanan dan kekuasaan sipil di Indonesia. Apakah revisi ini merupakan bentuk adaptasi birokrasi modern, atau justru menjadi awal dari kembalinya praktik-praktik yang pernah ditinggalkan oleh Reformasi?
Jawaban atas pertanyaan itu akan ditentukan oleh bagaimana aturan ini dijalankan, diawasi, dan dikoreksi melalui mekanisme demokrasi yang sehat. Jika pengawasan gagal dilakukan, maka kekhawatiran tentang lahirnya “neo-dwifungsi” bukan lagi sekadar perdebatan akademik, melainkan ancaman serius bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Referensi
- UU Baru Disahkan, Polisi Bisa Duduki Jabatan Sipil, Bisa Ditempatkan di Kementerian dan Lembaga, https://www.youtube.com/watch?v=amRw4h_U2Q
- Mengapa RUU Polri yang Baru Disahkan Pemerintah dan DPR Dinilai Kontroversial?, https://www.kompas.id/artikel/mengapa-ruu-polri-yang-baru-disahkan-pemerintah-dan-dpr-dinilai-kontroversial
- Pejabat Polisi di Luar Polri Berakhir 2 Tahun Lagi, Kecuali Ditugasi Presiden, http://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/17304231/pejabat-polisi-di-luar-polri-berakhir-2-tahun-lagi-kecuali-ditugasi-presiden
- DPR Sahkan Revisi UU Polri, Tuai Kritik dari Masalah Usia Pensiun hingga Risiko Menguatnya Dwifungsi, https://www.malangtimes.com/amp/baca/3331345157/20260610/015200/dpr-sahkan-revisi-uu-polri-tuai-kritik-dari-masalah-usia-pensiun-hingga-risiko-menguatnya-dwifungsi
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan Revisi UU Polri, Nilai Abaikan Reformasi, https://news.schoolmedia.id/berita/6547/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-pengesahan-revisi-uu-polri-nilai-abaikan-reformasi
- Berbagai Kritik Pengesahan RUU Polri, https://nasional.tempo.co/read/2107706/berbagai-kritik-pengesahan-ruu-polri
- Draf RUU Polri Atur Polisi Aktif Bisa Menjabat di 15 Kementerian/Lembaga – KOMPAS.com, https://nasional.kompas.com/read/2026/06/05/10051061/draf-ruu-polri-atur-polisi-aktif-bisa-menjabat-di-15-kementerian-lembaga
- UU Polri Baru: Polisi Aktif Dapat Duduki Jabatan Sipil Tanpa Pensiun Dini – KOMPAS.com, https://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/07511661/uu-polri-baru-polisi-aktif-dapat-duduki-jabatan-sipil-tanpa-pensiun-dini
- Disusun secara Ugal-Ugalan, Bukan Agenda Reformasi Kepolisian dan Syarat Kepentingan Kekuasaan, Koalisi Tolak Keras Pengesahan RUU Kepolisian!, https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/disusun-secara-ugal-ugalan-bukan-agenda-reformasi-kepolisian-dan-syarat-kepentingan-kekuasaan-koalisi-tolak-keras-pengesahan-ruu-kepolisian/
- Tujuh Pasal UU Polri yang Dipersoalkan Koalisi, https://metro.tempo.co/read/2107799/tujuh-pasal-uu-polri-yang-dipersoalkan-koalisi
- Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil, RUU Polri Picu Kekhawatiran Kembalinya Dwi Fungsi, https://dialeksis.com/hankam/polisi-aktif-bisa-isi-jabatan-sipil-ruu-polri-picu-kekhawatiran-kembalinya-dwi-fungsi/
- Mengenal Sejarah Dwifungsi ABRI, serta Penghapusan dan Isu Kebangkitannya, https://siswamedia.com/sejarah-dwifungsi-abri/
- bab ii dwifungsi abri, revisi uu tni, dan media siber detikjatim, https://eprints.undip.ac.id/38924/3/BAB%202.pdf
- UU Polri Baru Jadi Sorotan, Soal Jabatan Sipil dan Perpanjangan Masa Dinas Kapolri Apakah Mengancam Reformasi?, https://www.sulselinfo.com/uu-polri-baru-jabatan-sipil-masa-dinas-kapolri
- UU Polri Izinkan Polisi Urus Gizi hingga Pangan, Wamenkum: Termasuk Fungsi Melayani, https://nasional.kompas.com/read/2026/06/09/15273281/uu-polri-izinkan-polisi-urus-gizi-hingga-pangan-wamenkum-termasuk-fungsi
- Kenapa Polisi Ikut Urus Gizi dan Pangan dalam UU Polri Baru? – KOMPAS.com, https://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/09041621/kenapa-polisi-ikut-urus-gizi-dan-pangan-dalam-uu-polri-baru
- Kenapa Polisi Ikut Urus Gizi dan Pangan dalam UU Polri Baru?, http://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/09041621/kenapa-polisi-ikut-urus-gizi-dan-pangan-dalam-uu-polri-baru
- Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA – Mahkamah Konstitusi, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13410_1763008368.pdf
- Tolak RUU POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga “Superbody”, dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental – YLBHI, https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/
- MASALAH RUU POLRI – The Indonesian Institute, https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2025/05/RUU-POLRI_MENAMBAH-ATAU-MENJAWAB-MASALAH-PENEGAKAN-HUKUM-DAN-PELEMAHAN-DEMOKRASI_web.pdf
- Polisi yang Duduki Jabatan Sipil di Luar Ketentuan UU Polri Wajib Mundur – KOMPAS.com, https://nasional.kompas.com/read/2026/06/11/08145571/polisi-yang-duduki-jabatan-sipil-di-luar-ketentuan-uu-polri-wajib-mundur
- Pemerintah-Panja RUU Polri DPR Longgarkan Aturan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil, https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-panja-ruu-polri-dpr-longgarkan-aturan-polisi-bertugas-di-jabatan-sipil
- PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH ANGGOTA POLRI AKTIF PASCA PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 DITINJAU DARI PRINSIP MERITOKRASI | Jurnal Media Akademik (JMA), https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/5101
- Media Asing Soroti UU Polri Baru, Polisi Aktif Kini Bisa Duduki Jabatan Sipil, http://www.kompas.com/tren/read/2026/06/10/190000365/media-asing-soroti-uu-polri-baru-polisi-aktif-kini-bisa-duduki-jabatan
- ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU- XXII/2025 (LARANGAN POLRI MENDUDUKI JABATAN SIPIL) DALAM PERSPEKTIF FUTURI – Portal Jurnal ULB, https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/sinergitek/article/download/9010/pdf
- Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Tidak Bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 – Humas Polri, https://humas.polri.go.id/news/detail/2211178-perpol-nomor-10-tahun-2025-tidak-bertentangan-dengan-putusan-mk-nomor-114puu-xxiii
- Pakar HTN Tegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Bersifat Prospektif dan Tidak Berlaku Surut – Humas Polri, https://humas.polri.go.id/news/detail/2210380-pakar-htn-tegaskan-putusan-mk-nomor-114puu-xxiii-bersifat-prospektif-dan-tidak-berlaku-surut
- Perbandingan UU ASN Atur TNI-Polri di Jabatan Sipil dan Dwifungsi ABRI – CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231006193600-20-1008152/perbandingan-uu-asn-atur-tni-polri-di-jabatan-sipil-dan-dwifungsi-abri
- keterlibatan militer dwifungsi abri dalam sistem pemerintahan politik di indonesia pada masa orde baru (abri dwfunctional military involvement in the political government system in indonesia during the new orde period) – ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/378587273_KETERLIBATAN_MILITER_DWIFUNGSI_ABRI_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_POLITIK_DI_INDONESIA_PADA_MASA_ORDE_BARU_ABRI_DWFUNCTIONAL_MILITARY_INVOLVEMENT_IN_THE_POLITICAL_GOVERNMENT_SYSTEM_IN_INDONESIA_DURING_THE
- ARTIKEL KONSEP DWIFUNGSI ABRI DAN PERANNYA DIMASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1965-1998 Oleh – Repository UPY, https://repository.upy.ac.id/255/1/ARTIKEL.pdf
- Sejarah Dwifungsi ABRI: Latar Belakang, Penghapusan, hingga Kemungkinan ‘Bangkit’, https://nationalgeographic.grid.id/read/134231018/sejarah-dwifungsi-abri-latar-belakang-penghapusan-hingga-kemungkinan-bangkit
- Residu Dwifungsi ABRI Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 – UNY Journal, https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/download/88970/24090/253232
- IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI – National Scientific Journal of Mahasaraswati University (UNMAS) Denpasar, https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jsp/article/download/1092/944/2396
- Bagian 4: Rezim Pendudukan – East Timor and Indonesia Action Network, https://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/bh/04-Rezim-Pendudukan.pdf
- Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi – Journal UII, https://journal.uii.ac.id/index.php/%20IUSTUM/article/download/4552/4018
- PERKEMBANGAN ABRI MASUK DESA (AMD) TAHUN 1980-1998 – E-Journal Unesa, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/10731/10331
- DWIFUNGSI ABRI DALAM SOSIAL POLITIK SEBAGAI GERAKAN AKAR RUMPUT PADA MASA ORDE BARU, http://repository.lppm.unila.ac.id/47317/1/DWIFUNGSI%20ABRI%20DALAM%20SOSIAL%20POLITIK%20SEBAGAI%20GERAKAN%20AKAR%20RUMPUT.pdf
- RUU TNI Tuai Polemik, Benarkah Dwifungsi ABRI Kembali? – LPM IIQ JAKARTA, https://persmahasiswaiiq.com/ruu-tni-tuai-polemik-benarkah-dwifungsi-abri-kembali/
- Dwifungsi ABRI Dalam Konflik Internal PDI 1976-1998, https://jc.ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/download/262/103
- Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Oki Wijayanti, Mexsasai Indra, Zulwi, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/11368/7737
- 6 Persoalan Polri Versi YLBHI: Masalah Pelanggaran HAM hingga Dwifungsi – detikNews, https://news.detik.com/berita/d-5075309/6-persoalan-polri-versi-ylbhi-masalah-pelanggaran-ham-hingga-dwifungsi
- FENOMENA PENGISIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH TNI/POLRI Moh. Bagus mohbagus@gmail.com Afif Hidayatul Mahmudah afifmud – UIN Sunan Ampel Surabaya, https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/download/mohbagus/mohbagus/217
- Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil – Jurnal, https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/download/11494/pdf
- YLBHI Nilai UU Polri Melemahkan Kompolnas – Tempo.co, https://metro.tempo.co/read/2107811/ylbhi-nilai-uu-polri-melemahkan-kompolnas
