Dua Tahun Prabowo–Gibran: Tujuh “Keajaiban” Menuju Indonesia Emas

Sumber: Suara.com

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026, diwarnai berbagai program besar, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola investasi negara. Pemerintah mengusung agenda kemandirian nasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik berbagai program tersebut, masyarakat masih menghadapi persoalan daya beli, utang negara, sulitnya mencari pekerjaan, hingga kerusakan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak selalu berarti kesejahteraan meningkat secara merata. Ketika rupiah melemah, biaya hidup terasa berat, dan anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, muncul pertanyaan mendasar, apakah pembangunan saat ini benar-benar mempersiapkan masa depan Indonesia, atau justru mewariskan persoalan baru bagi generasi berikutnya?

Gejolak Ekonomi dan Tekanan Daya Beli

Sumber: OWRITE

Gejolak pasar keuangan dan pelemahan rupiah menjadi sinyal bahwa perekonomian Indonesia menghadapi tekanan yang perlu diwaspadai. IHSG dilaporkan sempat anjlok hingga level 5.594, merepresentasikan penurunan tajam secara Year-to-Date (YTD), sementara nilai tukar rupiah menyentuh level terendahnya hingga Rp18.190 per dolar AS pada pertengahan 2026. Kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku dan barang konsumsi, yang mendorong kenaikan harga di level konsumen. Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, kondisi ini menekan biaya produksi dan mempersempit ruang untuk berkembang. Sementara bagi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan di tengah pendapatan yang stagnan semakin menggerus daya beli. Merespons pelemahan ini, Bank Indonesia bahkan harus menaikkan dan menahan suku bunga acuan di level 5,50%, yang berpotensi terus naik dan makin membebani masyarakat dengan tingginya cicilan pinjaman.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terlihat positif belum mencerminkan kondisi seluruh lapisan masyarakat, terutama jika tidak diikuti peningkatan pendapatan riil. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tidak hanya berorientasi pada stabilitas pasar makro, tetapi juga melindungi daya beli dan menciptakan lapangan kerja produktif. Keberhasilan ekonomi sejati diukur dari kemampuan masyarakat menjalani hidup dengan layak.

Beban Utang Negara dan Risiko Fiskal

Sumber: Voice of Indonesia

Utang pemerintah yang dilaporkan mencapai Rp10.293 triliun pada pertengahan 2026, dengan tembok jatuh tempo (debt wall) sekitar Rp833,96 triliun di tahun yang sama, menjadi peringatan keras akan konsekuensi fiskal jangka panjang. Utang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, namun persoalan utamanya adalah seberapa besar beban ruang fiskal yang harus dikorbankan.

Kewajiban pembayaran ini menuntut anggaran besar. Beban bunga utang pemerintah sendiri diproyeksikan menyedot hingga Rp599,4 triliun sepanjang 2026. Ketika ruang fiskal menyempit, kemampuan negara membiayai pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial terancam.

Di tengah tekanan ini, pemerintah terus membiayai program prioritas raksasa, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran hingga Rp19,5 triliun hanya pada Januari 2026. Publik berhak menuntut transparansi mengenai alokasi dan dampak ekonomi program tersebut. Besarnya belanja pemerintah tidak menjamin kesejahteraan tanpa akuntabilitas, karena persoalan utang bukan sekadar angka, melainkan penciptaan nilai tambah tanpa membebankan masa depan.

Kelas Menengah yang Semakin Rentan

Sumber: Kompas

Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia dilaporkan menyusut 1,2 juta jiwa, turun dari 47,9 juta menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Penurunan ini mengkhawatirkan karena kelas menengah adalah motor penggerak konsumsi domestik. Pertumbuhan konsumsi kelompok menengah kini tertahan di angka 3,3%, jauh tertinggal dibandingkan kelas atas.

Dampaknya terasa pada pemenuhan kebutuhan dan perencanaan masa depan. Rencana menabung, membeli rumah, atau membiayai pendidikan semakin sulit. Banyak yang terpaksa mengurangi pengeluaran atau mengandalkan pinjaman demi mempertahankan standar hidup. Hal ini menunjukkan indikasi deklasifikasi sosial, di mana kelompok yang dulunya stabil kini semakin rentan.

Kondisi ini mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi seharusnya membuat masyarakat kian sejahtera, bukan sekadar berjuang bertahan dari bulan ke bulan. Pemerintah perlu menekan biaya hidup dan menghadirkan kebijakan perumahan serta perlindungan sosial yang terjangkau agar mesin mobilitas sosial kembali berjalan.

Pengangguran Anak Muda dan Ketidakpastian Masa Depan

Sumber: Republika.id

Di tengah turunnya angka pengangguran nasional, tingkat pengangguran penduduk usia muda (15–24 tahun) justru melonjak tajam hingga 17,37% pada Mei 2026. Ironisnya, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang didesain untuk langsung bekerja mencetak angka pengangguran tertinggi, yakni 7,68%.

Tantangannya bukan sekadar lapangan kerja, melainkan kualitasnya. Banyak anak muda terpaksa mengandalkan sektor informal atau ekonomi gig, yang menyerap lebih dari 2,15 juta pekerja tambahan, namun minim jaminan sosial dan kepastian karier. Ketidakpastian ini menyulitkan anak muda untuk membangun kemandirian finansial.

Besarnya proporsi usia produktif seharusnya menjadi modal bonus demografi. Namun, hal ini mustahil tercapai jika generasi muda kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Pemerintah harus mempersempit jurang antara sistem pendidikan dan industri, agar anak muda tidak sekadar menjadi statistik pengangguran di tengah gencarnya narasi pembangunan nasional.

Danantara dan Transparansi Pengelolaan Aset Negara

Sumber: Republika.id

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara menjadi langkah ambisius pemerintah mengelola ratusan aset BUMN dengan target laba mencapai Rp360 triliun pada 2026, serta menargetkan investasi hingga USD 14 miliar. Langkah sentralisasi ini diklaim akan menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan.

Namun, mengonsolidasikan aset sebesar itu membawa tantangan transparansi. Tanpa pengawasan ketat, pengelolaan dana negara rawan penyalahgunaan. Isu penghapusan status penyelenggara negara dan imunitas hukum bagi pengelola yang sempat muncul di awal perumusannya menuai kritik, karena berisiko memunculkan moral hazard yang merugikan negara.

Masyarakat berhak tahu bagaimana keuntungan investasi dihitung dan apakah manfaatnya dirasakan publik luas, mengingat dividen BUMN kini tidak lagi disetor langsung ke kas negara, melainkan dikelola langsung oleh Danantara. Keberhasilan lembaga ini harus diukur dari transparansi, tata kelola (Good Corporate Governance), dan seberapa besar manfaatnya bagi kepentingan publik jangka panjang.

Pertumbuhan Ekonomi dan Masa Depan Generasi Muda

Sumber: Pegadaian

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara menjadi langkah ambisius pemerintah mengelola ratusan aset BUMN dengan target laba mencapai Rp360 triliun pada 2026, serta menargetkan investasi hingga USD 14 miliar. Langkah sentralisasi ini diklaim akan menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan.

Namun, mengonsolidasikan aset sebesar itu membawa tantangan transparansi. Tanpa pengawasan ketat, pengelolaan dana negara rawan penyalahgunaan. Isu penghapusan status penyelenggara negara dan imunitas hukum bagi pengelola yang sempat muncul di awal perumusannya menuai kritik, karena berisiko memunculkan moral hazard yang merugikan negara.

Masyarakat berhak tahu bagaimana keuntungan investasi dihitung dan apakah manfaatnya dirasakan publik luas, mengingat dividen BUMN kini tidak lagi disetor langsung ke kas negara, melainkan dikelola langsung oleh Danantara. Keberhasilan lembaga ini harus diukur dari transparansi, tata kelola (Good Corporate Governance), dan seberapa besar manfaatnya bagi kepentingan publik jangka panjang.

Kebakaran Hutan dan Ancaman Alih Fungsi Lahan

Sumber: Amnesty International

Persoalan lingkungan hidup mencerminkan paradoks pembangunan. Data mencatat deforestasi di Indonesia melonjak tajam hingga 66% menjadi 433.751 hektare pada 2025. Salah satu pemicu terbesarnya adalah proyek tambang, sawit, dan program Food Estate yang membuka kawasan hutan berskala masif.

Kebakaran hutan dan lahan yang berulang membawa kerugian ekonomi dan ekologis parah; bahkan pada 2026 diprediksi mampu melenyapkan setara 49,1% PDRB di wilayah terdampak seperti Kalimantan Tengah. Kerusakan ini sering kali diikuti kekhawatiran masyarakat soal alih fungsi lahan pasca kebakaran.

Kepentingan ekonomi tidak boleh melegalkan perusakan ekosistem. Hutan menjaga keberlanjutan air, karbon, dan hajat hidup orang banyak. Jika eksploitasi berkedok ketahanan pangan dan ekonomi terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, generasi mendatang hanya akan mewarisi krisis ekologis yang tidak bisa dipulihkan.

Indonesia Emas untuk Siapa?

Sumber: Bappenas RI

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan tantangan yang kompleks. Mulai dari tembok utang raksasa, penyusutan kelas menengah, krisis pekerjaan layak bagi pemuda, hingga kerusakan ekologis sistemik. Meskipun sebagian merupakan persoalan struktural warisan, pemerintah tetap memegang tanggung jawab penuh memastikan kebijakan hari ini tidak memperparah krisis.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang adil. Pembangunan harus diterjemahkan menjadi daya beli yang kuat, lapangan kerja produktif, serta lingkungan yang terjaga. Cita-cita “Indonesia Emas 2045” tidak boleh sekadar diukur dari capaian makro atau megahnya angka investasi. Pertanyaan terbesarnya tetap, Jika Indonesia Emas adalah tujuan, apakah anak mudanya hari ini sedang benar-benar disiapkan untuk menikmatinya, atau justru dipaksa menanggung beban utang dan kerusakan dari keputusan yang dibuat hari ini?

Referensi

  1. Defisit APBN Januari 2026 Capai Rp54,6 Triliun, Pemerintah, https://www.makmur.id/id/blog/artikel/defisit-apbn-januari-2026-capai-rp546-triliun-pemerintah-tegaskan-masih-sesuai-rencana-fiskal
  2. SATU TAHUN DANANTARA: EVALUASI REFORMASI, https://business-law.binus.ac.id/2026/03/05/satu-tahun-danantara-evaluasi-reformasi-pengelolaan-bumn/
  3. Bibit Weekly: Rupiah Sentuh 18.190, BI Rate Naik Jadi 5,50%, https://blog.bibit.id/blog-1/bibit-weekly-rupiah-sentuh-18190-bi-naikkan-suku-bunga-25-bps-ke-5-50-persen
  4. Rupiah Melemah Dekati Rp 18.000 Per Dollar AS, BI Beberkan Biang Keroknya, http://money.kompas.com/read/2026/10/15/093422126/rupiah-melemah-dekati-rp-180000-per-dollar-as-bi-beberkan-biang-keroknya
  5. Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Ekonomi Terjepit, Rakyat Morat, https://www.kompasiana.com/sari12342402/6ace0ac4c925c4293229b2a3/dua-tahun-pemerintahan-prabowo-ekonomi-terjepit-rakyat-morat-marit-di-tengah-pesta-oligarki
  6. BI-Rate Berpeluang Naik 25–50 Bps hingga Akhir Tahun 2026, https://nasional.kontan.co.id/news/bi-rate-berpeluang-naik-2550-bps-hingga-akhir-tahun-2026
  7. Utang Jatuh Tempo Pemerintah 2026 Capai Rp833 Triliun – Market, https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/76562/utang-jatuh-tempo-pemerintah-2026-capai-rp833-triliun/2
  8. Purbaya Jawab Soal Utang Pemerintah Tembus Rp 10.000 Triliun, https://investortrust.id/macro/112643/purbaya-jawab-soal-utang-pemerintah-tembus-rp-10000-triliun
  9. Jatuh Tempo Utang 2026 di Kisaran Rp 833,96 T, APBN Masih Kuat?, https://investortrust.id/macro/100668/jatuh-tempo-utang-2026-di-kisaran-rp-833-96-t-apbn-masih-kuat
  10. Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia Turun pada 2025, https://goodstats.id/article/jumlah-penduduk-kelas-menengah-indonesia-turun-pada-2025-iZPou
  11. Pertumbuhan Ekonomi Kelas Bawah, Menengah, dan Atas Sama, https://investortrust.id/macro/112815/pertumbuhan-ekonomi-kelas-bawah-menengah-dan-atas-sama-sama-turun
  12. Jumlah Kelas Menengah RI Turun, Minimnya Ketersediaan, https://ugm.ac.id/id/berita/jumlah-kelas-menengah-ri-turun-minimnya-ketersediaan-lapangan-pekerjaan/
  13. Pengangguran Terbuka Usia Muda Capai 17,37 Persen, Akses, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1930453-pengangguran-terbuka-usia-muda-capai-1737-persen-akses-kerja-dan-pendidikan-jadi-tantangan
  14. ‘IN THIS ECONOMY ?. Alarm Ekonomi dari Anak Muda Indonesia, https://www.kompasiana.com/luthfimutaali4996/6acd6acbed64152c40782012/in-this-economy-alarm-ekonomi-dari-anak-muda-indonesia
  15. Tingkat Pengangguran Usia 15-24 Terus Naik, Paling Banyak, https://www.cnbcindonesia.com/news/20260806131950-4-757114/tingkat-pengangguran-usia-15-24-terus-naik-paling-banyak-lulusan-smk
  16. Outlook Ketenagakerjaan 2026, https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2026/04/files/publikasi/1778213365427_Outlook%2520Ketenagakerjaan%25202026%2520.pdf
  17. Danantara Pangkas BUMN, dari 1.077 Jadi 300 Perusahaan di, https://wartaekonomi.co.id/read639437/danantara-pangkas-bumn-dari-1077-jadi-300-perusahaan-di-akhir-2026
  18. Realisasi Investasi Danantara di Tahun 2026, Saham, Proyek, https://www.makmur.id/id/blog/artikel/realisasi-investasi-danantara-di-tahun-2026-saham-proyek-hilirisasi-dan-aset-luar-negeri
  19. Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen pada Triwulan II 2026, https://bsinews.id/ekonomi-indonesia-tumbuh-triwulan-ii
  20. Status Deforestasi di Indonesia 2025 – Simontini, https://simontini.id/id/status-deforestasi-di-indonesia-2025
  21. analysis of deforestation control policy in indonesia – JURNALKU, https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/download/2294/1490/15776
  22. Daya Beli Melemah dan Masa Depan Kelas Menengah, https://money.kompas.com/read/2026/06/02/130400226/daya-beli-melemah-dan-masa-depan-kelas-menengah?page=all

Pos Sebelumnya
Pos Berikutnya

Jemput Suara

Jemput Suara adalah platform pemuda independen dan non-profit yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Kami berfokus pada penyerapan, pengumpulan, dan pemaduan suara pemuda Indonesia, sebagai upaya memperkuat partisipasi generasi muda dalam kebijakan publik yang inklusif. Melalui berbagai program seperti Jemput Suara Talks, Jemput Suara menciptakan ruang belajar kritis yang menjembatani dialog antara pemerintah, partai politik, pemuda, dan masyarakat sipil.

Most Recent Posts

Jemput Suara adalah platform pemuda independen dan non-profit yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Kami berfokus pada penyerapan, pengumpulan, dan pemaduan suara pemuda Indonesia, sebagai upaya memperkuat partisipasi generasi muda dalam kebijakan publik yang inklusif. Melalui berbagai program seperti Jemput Suara Talks, Jemput Suara menciptakan ruang belajar kritis yang menjembatani dialog antara pemerintah, partai politik, pemuda, dan masyarakat sipil.

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi: 0823-2205-7643.

Kontak Kami

Jemput Suara © 2025