Masa Depan Generasi Muda di Tengah Ancaman Krisis Kebencanaan
- Dhimas Satria
- 20 September 2026
Tahun 2026 kembali memperlihatkan besarnya tantangan penanggulangan bencana di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberitakan Metro TV (2026), sebanyak 1.730 kejadian bencana tercatat hingga 7 September 2026. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendominasi dengan 627 kejadian, disusul banjir sebanyak 543 kejadian dan cuaca ekstrem sebanyak 324 kejadian. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman kebencanaan di Indonesia tidak terbatas pada satu jenis bencana dan terus menuntut kesiapan masyarakat serta pemerintah.
Namun, persoalan kebencanaan tidak seharusnya hanya dilihat dari jumlah kejadian, korban, atau besarnya kerusakan fisik. Pengalaman berbagai bencana menunjukkan bahwa dampaknya dapat berlangsung jauh setelah situasi darurat berakhir, terutama bagi anak-anak dan generasi muda yang sedang membangun fondasi pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial-ekonominya. Dengan demikian, krisis kebencanaan bukan sekadar ancaman terhadap keselamatan masyarakat hari ini, melainkan juga persoalan mengenai masa depan generasi yang akan mewarisi konsekuensinya.
Belajar dari Bencana: Ketika Masa Depan Anak Muda Ikut Terdampak
Pengalaman bencana sebelumnya memperlihatkan bahwa dampak terhadap generasi muda tidak berhenti ketika bangunan diperbaiki atau bantuan darurat selesai disalurkan. Salah satu bukti empiris datang dari penelitian Bimardhika dan Moorena (2025) mengenai erupsi Gunung Merapi pada 2010 dan dampaknya terhadap pendidikan anak di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa paparan erupsi menurunkan kemungkinan anak untuk tetap bersekolah, dengan dampak negatif yang memburuk seiring waktu. Anak-anak yang terdampak juga menghadapi peningkatan risiko putus sekolah untuk bekerja. Dampak tersebut berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk gangguan kesehatan, penutupan sekolah, dan tekanan ekonomi rumah tangga. Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi risiko putus sekolah yang lebih besar.
Temuan serupa dapat dibaca dari pengalaman tsunami Aceh pada 2004. Dalam penelitian longitudinal yang diterbitkan oleh National Bureau of Economic Research, Iwo et al. (2024) mengkaji hubungan antara paparan tsunami, aspirasi pendidikan, dan capaian pendidikan jangka panjang. Penelitian tersebut menemukan bahwa kerusakan komunitas menekan aspirasi pendidikan anak dalam jangka pendek, meskipun pengaruhnya berkurang seiring waktu. Studi ini juga menunjukkan bahwa aspirasi anak, pendidikan orang tua, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga tetap berperan penting dalam menentukan apakah seseorang menyelesaikan pendidikan menengah dan melanjutkan ke perguruan tinggi hingga 15 tahun setelah bencana.
Kedua pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting: bencana dapat mengganggu lintasan pendidikan dan mempersempit kesempatan generasi muda untuk mengembangkan potensinya. Namun, dampaknya tidak selalu permanen atau seragam. Pengalaman Aceh juga menunjukkan pentingnya pemulihan dan resiliensi dalam membantu masyarakat melanjutkan kehidupan. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata bahwa bencana menghancurkan masa depan generasi muda, melainkan bahwa tanpa dukungan pemulihan yang memadai, bencana dapat memperbesar hambatan yang telah mereka hadapi sebelum bencana terjadi.
Ancaman tersebut tidak terbatas pada pendidikan. Tinjauan sistematis oleh Schiechtl et al. (2026) mengenai resiliensi remaja dan dewasa muda terhadap tekanan terkait perubahan iklim mengidentifikasi dukungan sosial, keterhubungan dengan komunitas dan alam, pendidikan, kesiapsiagaan, serta keterlibatan aktif pemuda sebagai faktor yang berpotensi memperkuat resiliensi. Literatur ini menegaskan bahwa tekanan terkait iklim dan bencana perlu dipahami dalam kaitannya dengan kesehatan mental dan lingkungan sosial tempat generasi muda tumbuh. Meskipun bukti empirisnya berasal dari berbagai konteks negara dan tidak seluruhnya dapat digeneralisasi ke Indonesia, temuan tersebut memperkuat pentingnya pendekatan kebencanaan yang turut memperhatikan kesejahteraan psikologis generasi muda.
Ketika Kebijakan Kebencanaan Menentukan Kesempatan Masa Depan
Pelajaran dari pengalaman tersebut menjadi semakin relevan ketika Indonesia menghadapi tingginya frekuensi bencana pada 2026. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan pembiayaan penanggulangan bencana, terutama untuk kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko.
Berdasarkan pemberitaan CNBC Indonesia (2025) dan penjelasan pakar tata kelola bencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmawati Husein sebagaimana diberitakan UMY (2026), anggaran BNPB tercatat sebesar Rp4,91 triliun pada 2024, turun menjadi Rp2,01 triliun pada 2025, dan kembali turun menjadi sekitar Rp491 miliar pada 2026. Penurunan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas pendanaan untuk mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana.
Meski demikian, angka tersebut perlu dipahami secara proporsional. Anggaran BNPB bukan keseluruhan pembiayaan penanggulangan bencana nasional, karena pendanaan juga melibatkan kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta berbagai instrumen pembiayaan tanggap darurat dan pemulihan. Sebagaimana dijelaskan UMY (2026), penurunan anggaran BNPB tetap perlu menjadi perhatian karena besaran anggaran memengaruhi ruang yang tersedia untuk menjalankan program mitigasi, pengurangan risiko, dan penguatan kapasitas.
Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem penanggulangan bencana tidak hanya memiliki kemampuan untuk merespons kerusakan setelah kejadian, tetapi juga kapasitas untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, kesiapsiagaan sekolah, pemetaan risiko lokal, dan perlindungan kelompok rentan merupakan bagian dari upaya yang dapat mengurangi konsekuensi bencana terhadap kehidupan masyarakat. Apabila pencegahan dan kesiapsiagaan tidak memperoleh dukungan yang memadai, anak muda berpotensi menghadapi risiko gangguan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan tanpa perlindungan yang cukup.
Dalam perspektif pembangunan manusia, investasi mitigasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan kerugian fisik. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap kesempatan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Dengan kata lain, kebijakan kebencanaan hari ini turut menentukan seberapa besar beban pemulihan yang harus ditanggung generasi berikutnya.
Dari Kelompok Rentan Menjadi Aktor Kunci Mitigasi
Meskipun generasi muda menghadapi risiko yang besar, mereka tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai kelompok yang menerima dampak dan bantuan. Mereka juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pelibatan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi kesiapsiagaan, pemetaan risiko berbasis komunitas, penyebaran informasi peringatan dini, pengembangan solusi berbasis teknologi, serta pendampingan terhadap kelompok rentan di lingkungan mereka.
Pentingnya pelibatan tersebut juga disoroti oleh UNICEF Indonesia (2021). Laporan tersebut menekankan bahwa ancaman bencana alam dapat memengaruhi pembangunan jangka panjang Indonesia sekaligus keselamatan dan perkembangan hampir 46 juta remaja yang menjadi perhatian laporan tersebut. UNICEF juga menggarisbawahi pentingnya memastikan remaja tetap aman, terlindungi, dan siap menghadapi situasi berbahaya, serta melibatkan mereka dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sebelum, selama, dan setelah bencana.
Karena itu, partisipasi pemuda tidak seharusnya berhenti pada pengerahan relawan ketika keadaan darurat terjadi. Generasi muda perlu memperoleh ruang yang bermakna dalam perencanaan mitigasi, penyusunan kebijakan daerah, pendidikan kebencanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana. Pelibatan tersebut perlu didukung akses terhadap informasi, pelatihan, pendampingan, dan sumber daya agar kontribusi mereka dapat mempengaruhi keputusan, bukan sekadar menjadi simbol partisipasi.
Pendekatan ini juga penting karena dampak bencana tidak dialami secara merata. Anak muda dari keluarga berpenghasilan rendah, misalnya, dapat menghadapi hambatan pemulihan yang lebih besar ketika keluarga harus mengalihkan pengeluaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Temuan mengenai erupsi Merapi memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga berkaitan dengan kerentanan anak terhadap putus sekolah (Bimardhika & Moorena, 2025). Oleh sebab itu, kebijakan kebencanaan perlu memperhatikan perbedaan kebutuhan dan kapasitas pemulihan antarkelompok, bukan hanya menyediakan respons yang seragam bagi seluruh masyarakat.
Melindungi Masa Depan, Bukan Sekadar Memulihkan Kerusakan
Pengalaman Merapi dan Aceh menunjukkan bahwa dampak bencana dapat merambat ke pendidikan, aspirasi, dan kesempatan hidup anak muda dalam jangka panjang. Sementara itu, kajian mengenai resiliensi terhadap tekanan terkait iklim memperlihatkan pentingnya dukungan sosial, kesiapsiagaan, pendidikan, dan partisipasi dalam membantu generasi muda menghadapi risiko. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup diukur dari seberapa cepat pemerintah menyalurkan bantuan atau memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Keberhasilan tersebut juga perlu dilihat dari kemampuan negara menjaga keberlanjutan pendidikan, melindungi kesehatan fisik dan mental, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta memastikan generasi muda tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya setelah bencana. Untuk itu, pembiayaan mitigasi, sistem peringatan dini, perlindungan sosial, kesiapsiagaan berbasis komunitas, dan pelibatan pemuda perlu menjadi bagian yang saling terhubung dalam kebijakan penanggulangan bencana.
Pada akhirnya, masa depan generasi muda tidak boleh ditentukan oleh seberapa besar kerusakan yang harus mereka pulihkan setelah bencana terjadi. Generasi muda tidak seharusnya mewarisi bukan hanya dampak ekologis dan sosial dari bencana, tetapi juga kehilangan kesempatan yang semestinya dapat mereka miliki. Karena itu, investasi dalam mitigasi dan pengurangan risiko bukan semata-mata pengeluaran untuk menghadapi ancaman hari ini, melainkan bagian dari upaya melindungi masa depan sumber daya manusia Indonesia. Komitmen terhadap penanggulangan bencana perlu diukur bukan hanya dari kemampuan negara merespons krisis, tetapi juga dari kesungguhannya memastikan bahwa bencana tidak mempersempit kesempatan generasi muda untuk belajar, berkembang, dan membangun kehidupan yang layak.
Referensi
Bimardhika, E., & Moorena, L. (2025). Disruption to schooling: Evidence from the Mt. Merapi volcano eruption on Java Island, Indonesia. Economics of Education Review. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2025.102662
CNBC Indonesia. (2025, 21 Agustus). RI Dikepung Bencana, Anggaran BNPB Dipangkas hingga Terendah 15 Tahun.
Iwo, R. A., Frankenberg, E., Sumantri, C., & Thomas, D. (2024). Extreme events, educational aspirations and long-term outcomes. National Bureau of Economic Research, Working Paper 32702. https://doi.org/10.3386/w32702
Metro TV. (2026, 8 September). 1.730 Bencana Terjadi di Indonesia hingga September 2026, Karhutla Terbanyak.
Schiechtl, E., Deisenrieder, V., Bader, M., et al. (2026). Resilience of adolescents and young adults towards climate-related stressors: A systematic review. BMC Public Health, 26, 2308. https://doi.org/10.1186/s12889-026-27728-z
UNICEF Indonesia. (2021). Pengarusutamaan Partisipasi Remaja di Indonesia dalam Upaya Kesiapsiagaan, Respons, dan Pemulihan untuk Bencana. Laporan UNICEF Indonesia.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2026, 8 September). Anggaran BNPB Turun, Pakar UMY Ingatkan Mitigasi Bencana Jangan Dikurangi.
