Di sinilah posisi pemuda menjadi penting. Anak muda Papua Pegunungan tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai kelompok yang “tertinggal”. Mereka adalah calon penggerak pembangunan di daerahnya dengan berbagai bentuk partisipasi dan mobilisasi sipil. Karena itu, persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya kemauan untuk berpartisipasi, melainkan pada seberapa jauh mereka memiliki kesempatan, pengetahuan, akses, dan ruang untuk mengubah partisipasi tersebut menjadi pengaruh nyata terhadap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. 

Jika ketimpangan terus dibiarkan, “kemerdekaan” akan berubah menjadi privilese bagi mereka yang lahir di wilayah dengan akses pendidikan, teknologi, ekonomi, dan informasi yang lebih baik. Sementara sebagian anak muda di daerah terpencil masih harus berjuang agar memiliki akses yang memungkinkan mereka ikut menentukan masa depan tersebut. 

Karena itu, negara perlu melihat pembangunan pemuda bukan hanya sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja produktif, melainkan sebagai upaya membentuk warga negara yang mampu berpikir, berpartisipasi, mengawasi, dan mengambil keputusan. Pendidikan yang bermutu, akses informasi, konektivitas digital, kesempatan ekonomi, serta ruang partisipasi di tingkat lokal harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi. Jika kita benar-benar percaya bahwa pemuda adalah masa depan Indonesia, maka masa depan itu tidak boleh hanya tersedia bagi mereka yang lahir di tempat yang tepat.